Portal Zona Integritas Pengadilan Agama Mataram

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM

Pengadilan Agama Mataram termasuk salah satu satker dari 177 satker di Indonesia yang terpilih sebagai instansi yang telah siap membangun Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung. Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Mataram dimulai dengan deklarasi/komitmen seluruh jajaran Pengadilan Agama Mataram yang siap membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Cek Area

Area I

Managemen Perubahan

URAIAN
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN
	1.	TIM KERJA
		a.	Pembentukan Tim Kerja
		b.	Mekanisme Penentuan Tim Kerja
	2.	RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
		a.	Dokumen Rencana Pebangunan ZI
		b.	Target prioritas
		c.	Mekanisme dan media sosialisasi
	3.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK DAN WBBM
		a.	Pelaksanaan Rencana Pembangunan
		b.	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
		c.	Tindak Lanjut Monev Pembangunan ZI
	4.	PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
		a.	Penetapan Role Model
		b.	Penetapan Agen Perubahan
		c.	Penetapan Budaya Kerja
		d.	Keterlibatan Pembangunan ZI

Area II

PENATAAN TATA LAKSANA

URAIAN
II.	PENATAAN TATA LAKSANA
	1.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
		a.	SOP Mengacu Proses Bisnis
		b.	SOP yang Diterapkan
		c.	SOP Telah Dievaluasi
	2.	E-OFFICE
		a.	Pengukuran Kineja Individu Menggunakan IT
		b.	Manajemen SDM Menggunakan IT
		c.	Pelayanan Publik Menggunakan TI
		d.	Monev Pemanfaatan TI
	3.	KETERBUKAAN INFO PUBLIK
		a.	Kebijakan Info Publik
		b.	Monev Info publik

.

Area III

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

URAIAN
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
	1.	PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
		a.	Kebutuhan Pegawai
		b.	Penataan Pegawai
		c.	Monitoring dan Evakuasi
	2.	POLA MUTASI INTERNAL
		a.	Pengembangan Karir Pegawai
		b.	Mutasi Peawai Antar Jabatan
		c.	Monitoring dan Evaluasi
	3.	PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI
		a.	Training Need Analysis DDTK
		b.	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
		c.	Persentase Kesenjangan Kompetensi Pegawai
		d.	Hak Mengikuti Diklat
		e.	Pelaksanaan Pengembangan Pegawai
		f.	Monitoring dan Evaluasi
	4.	PENETAPAN KINERJA INDIVIDU
		a.	Penetapan Kinerja Individu
		b.	Ukuran Kinerja Individu
		c.	Pengukuran Kinerja Individu
		d.	Hasil Penilaian Kinerja Individu
	5.	PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN
			Penegakan Aturan Disiplin
	6.	SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
			Sistem Informasi Kepegawaian

_

Area IV

KETERLIBATAN PIMPINAN

URAIAN
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS
	1.	KETERLIBATAN PIMPINAN
		a.	Penyusunan Perencanaan
		b.	Penyusunan Penetapan Kinerja
		c.	Monev Capaian Kinerja
	2.	PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA
		a.	Dokumen Perencanaan
		b.	Perencanaan Berorientasi Hasil
		c.	Indikator Kinerja Utama (IKU)
		d.	IKU Smart
		e.	Laporan Kinerja Disusun Tepat waktu
		f.	Laporan Kinerja Disusun Tepat waktu
		g.	Pelaporan Kinerja Harus Memberikan Informasi Kinerja
		h.	Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Menangani Akuntabilitas Kinerja
		h.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Dilaksanakan oleh SDM yang Kompeten

_

Area V

PENGAWASAN

URAIAN
V.	PENGAWASAN
	1.	PENGENDALIAN GRATIFIKASI
		a.	Public Campaign Gratifikasi
		b.	Implementasi Gratifikasi
	2.	PENERAPAN SPIP
		a.	SK Pengendalian SPIP
		b.	Penilaian Resiko
		c.	Pengendalian Resiko
		d.	SPI Telah Diinformasikan
	3.	PENGADUAN MASYARAKAT
		a.	Implenetasi Kebijakan Pengaduan
		b.	Hasil Penanganan Pengaduan
		c.	Monev Pengaduan
		d.	Hasil Evaluasi Pengaduan
	4.	WHISTLE BLOWING
		a.	Internalisasi WBS
		b.	Penerapan WBS
		c.	Monev WBS
		d.	Hasil Evaluasi WBS
	5.	PENANGANAN BK
		a.	Pemetaan BK
		b.	Sosialisasi BK
		c.	Implementasi BK
		d.	Monev BK
		e.	Tindak Lanjut BK
	6.	LHKPN dan LHKSN
		a.	LHKPN
		b.	LHKSN
		c.	Pengumuman

_

Area VI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

URAIAN
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
	1.	STANDAR PELAYANAN
		a.	Kebijakan Standar Pelayanan
		b.	Standar Pelayanan Dimaklumkan
		c.	SOP Pelaksanan Standar Pelayann
		d.	Reviu SOP
	2.	BUDAYA PELAYANAN PRIMA
		a.	Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima
		b.	Informasi Layanan Mudah Diakses
		c.	Reward Punishment dan Kompensasi Layanan
		d.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
		e.	Inovasi Pelayanan
	3.	PENILAIAN KEPUASAN PELAYANAN
		a.	Laporan SKM
		b.	Akses Hasil Survey
		c.	Monev dan TL SKM

_

Portal Zona Integritas

Pengadilan Agama Mataram

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM

Area

Zona Integritas

Survei

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)