HOME

Ada Tiga Model Warga Peradilan dalam Menyikapi Teknologi Informasi

Ditjen Badilag kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pada tahun 2014 ini. Bimtek administrasi peradilan angkatan I yang fasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan (Ditbinadmin) dilaksanakan pada tanggal 10-14 Maret 2014 di Bogor.

Direktur Pembinaan Admanistrasi Peradilan Agama (Diradmin) Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menegaskan bahwa Peserta Bimtek Angkatan I diseleksi secara ketat dan terukur melalui beberapa kriteria, di antaranya melalui Portal Informasi Perkara Ditjen Badilaghttp://infoperkara.badilag.net.

 “Dari portal info perkara dapat dilihat PA/MS mana yang tingkat implementasi SIADPA masuk kategori baik, sedang atau kurang,” jelas Hasbi Hasan.

Senada dengan Dirbinadmin, salah satu punggawa Timnas SIADPA/SIADPTA Plus Tohir, S.H., M.H. menegaskan bahwa sebagian besar peserta Bimtek angkatan ini adalah Panitera PA/MS yang tingkat implementasi SIADPA Plus masih kurang. Ditambah beberapa peserta yang  satkernya masuk  kategori baik dan sedang.

“Meskipun banyak yang belum maksimal tingkat implementasinya, tetapi kami tidak menyebutkan satker mana yang masuk kategori kurang baik yang hadir pada hari ini,” ungkap Tohir.

Timnas SIADPA Plus mencatat ada perbaikan data informasi perkara yang siginifikan 27 Februari 2014 (tanggal publikasi surat pemanggilan peserta Bimtek, red) hingga digelarnya kegiatan Bimtek ini, terutama data dari PA/MS tempat asal peserta bimtek.

Bimtek Angkatan I

Bimtek administrasi peradilan angkatan I dihadiri oleh 33 peserta,  sebagian besar panitera/sekretaris PA/MS. Materi Bimtek di fokuskan pada Pola Bindalmin dan SIADPA Plus. Narasumber kegiatan ini adalah Dr. H. Zainudin Fajari, S.H., M.H., Dr. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Timnas SIADPA/SIADPTA Plus.

Dipandu oleh instruktur nasional bidang Pola Bindalmin dan SIADPA Plus, Bimtek ini diperkaya dengan simulasi dan praktek dengan harapan para peserta bisa menerapkan secara langsung pengetahuan yang telah dimiliki.

Dirbinadmin menegaskan bahwa setelah kegiatan ini berakhir, Badilag akan terus memantau peserta, apakah ada perubahan yang signifikan di satkernya  setelah mengikuti Bimtek ini?

“Kami yakin Bapak dan Ibu Peserta Bimtek telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti kegiatan ini. Setelah kegiatan ini selesai, Kami berharap Bapak/Ibu bisa menjadi agen perubahan (agent of change) SIADPA Plus di daerah masing-masing,” pesan Hasbi Hasan, yang juga tercatat sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Univertas Jayabaya Jakarta.

Tiga model Sikap Terhadap TI

Saat memberikan pengarahan kepada peserta Bimtek, Dirbinadmin menggarisbawahi urgensi pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu keniscayaaan. Pemanfaatan teknologi informasi telah merambah semua lini kehidupan, termasuk di lingkungan peradilan.

Meskipun demikian, warga peradilan memiliki persepsi berbeda dalam mensikapi pemanfaatan teknologi informasi. Ada tiga model warga peradilan dalam mensikapi pemanfaatan teknologi informasi.

Pertama, manual minded. Kategori ini mencakup anggapan semua data perkara harus tetap manual, data manual adalah data yang otentik. Hampir tidak ada ruang bagi pemanfaatan teknologi di bidang administrasi peradilan.

Kedua, extreme minded.  Termasuk dalam kategori ini adalah warga peradilan yang ingin meninggalkan sistem manual dan menggantikannya dengan teknologi informasi  yang jauh lebih canggih.

Ketiga, transition minded. Sikap ini merupakan jalan tengah, untuk semetara mempertahankan sistem manual dan secara bertahap beralih menuju sistem yang memanfatan teknologi informasi secara penuh.

[Timnas SIADPA/SIADPA Plus]

 

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 Maret 2014 07:01 )

 

Konsultasi dan Koordinasi PA MATARAM menuju PA BANYUWANGI

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusianya terutama dalam penguasaan bidang tekhnologi informasi dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Mataram dengan dipimpin Ketuanya, Drs. Abdullah, SH., MH. melaksanakan kegiatan Konsultasi dan koordinasi sekaligus silaturahmi ke Pengadilan Agama Banyuuwangi pada Kamis(03/14). 

Meski jarak yang ditempuh cukup jauh, yakni dari pusat kota Mataram ke kota Banyuwangi dengan menggunakan perjalanan darat, namun tidak mengurangi semangat tim dari Pengadilan Agama Mataram dalam menimba ilmu untuk menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti diketahui, Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan salah satu Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang memiliki banyak prestasi dalam bidang pengelolaan perkara, pelayanan publik dan meja informasi, serta pengaplikasian SIADPA Plus maka tidak salah kiranya jika Pengadilan Agama Mataram menjadikan Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai tempat 'berguru' dan mengambil berbagai pelajaran berharga terutama dalam bidang Tekhnologi Informasi dan Pelayanan Publik.

Tiba kurang lebih pukul 10.00 Wita, rombongan dari Pengadilan Agama Mataram disambutlangsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Drs. H. Moh. Khazin dengan didampingi Panitera Sekretaris, Bustami, S.H. karyawan-karyawatiPengadilan Agama Banyuwangi. Kedatangan Pengadilan Agama Mataram di sambut baik oleh Wakil Ketua dan Panitera Sekretaris PABanyuwangi atas kunjungan Ketua Pengadilan Agama Mataram, Drs.Abdullah. SH., MH. beserta rombongan.

Beliau juga mempersilahkan kepada rombongan dari Pengadilan Agama Mataram untuk mengambil ilmu dan pelajaran dari apa yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Banyuwangi untuk dibawa pulang dan diimplementasikan. Di Banyuwangi,rombongan aparat Pengadilan Agama Mataram yang dimotori langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram Drs. Abdullah, S.H., M.H. Dalam silaturahmi yang berlangsung dengan akrab dibicarakan juga mengenai Konsultasi Dan Koordinasi yang mungkin diadakan antara kedua Pengadilan tersebut. Kemudian kami diberi kesempatan untuk melihat dari dekat sistem kerja di Pengadilan Agama Banyuwangi. Mendapat sambutan hangat dari Pengadilan Agama Banyuwangi beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Agama Mataram, Drs. Abdullah SH., MH pun mengungkapkan rasa terima kasihnya.

 

alt

 

Beliau meminta kepada rombongan konsultasi dan koordinasi yang ikut serta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu dan dibawa pulang untuk diterapkan nantinya. Setelahpuas menggali ilmu, waktu pun menunjukkan pukul 13.00 Wita, yang berarti waktu isterahat kerja. Tim Pengadilan Agama Mataram pun harus segera menyudahi aktivitasnya.

Menutup perjumpaan, Ketua Pengadilan Agama Mataram, Drs. Abdullah SH., MH mewakili tim studi banding Pengadilan Agama Mataram mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Drs. H. Moh. Khazin beserta jajarannya yang telah sudi menerima dan memberikan sambutan hangat serta memberikan pelajaran berharga terkait pelayanan publik dan tekhnologi informasi. Semoga apa yang telah didapat selama kunjungan ini memberikan manfaat dalam rangka turut mewujudkan visi Mahkamah Agung RI yakni terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

 

 

alt

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 21 Maret 2014 08:17 )

 

Kumpulkan Para Ahli, Badilag Susun Pedoman Monitoring Pola Bindalmin dan SIADPA Plus

Bogor | Badilag.net

Dalam rangka membangun persepsi yang sama tentang monitoring, Ditjen Badilag menggelar acara Konsultasi Monitoring Administrasi Kepaniteraan, Tata Kelola dan Tata Kerja Peradilan Agama.  Kegiatan berlangsung di Bogor pada 19-21 Februari 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk mengontrol pengadministrasian perkara agar sesuai dengan Pola Bindalmin.

alt

“Acara ini dihadiri  para ahli yang kompeten dan berpengalaman dalam pengawasan dan monitoring di bidang pola bindalmin dan SIADPA Plus. Peserta dibagi menjadi dua komisi. Komisi I membahas monitoring pola bindalmin, sedangkan komisi II mengupas monitoring SIADPA Plus,” ujar Direktur Binadmin Dr. H. Hasbi Hasan, MH.

Lebih lanjut dikatakan secara spesifik kegiatan ini mendiskusikan berbagai hal, khususnya mengenai berbagai perbedaan persepsi dan kendala yang dirangkum menjadi daftar inventarisasi masalah. Setelah dilakukan penyatuan persepsi dan terjadi  kesepakatan, diharapkan akan melahirkan rekomendasi yang dipegangi secara konsisten oleh para stakeholder yakni Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Badan Pengawasan dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dalam melakukan  pengawasan dan monitoring.

Peserta yang terlibat aktif dalam perumusan pedoman monitoring antara lain: Dr. H. M. Rum Nesa, S.H., M.H. (Ketua PTA Surabaya), Dr. H. Zainudin Fajari, S.H., M.H. (Ketua PTA Lampung), Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Ambon), Dr. Edi Riyadi, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Jakarta), Drs. H. Yamin Awie, SH., M.H. (Wakil Ketua PTA Jambi), Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Makasar), Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H. (Wakil PTA Ternate),  Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.H. (Badan Pengawasan MA), Agus Zainal Muttaqin, S.H., M.H. (Pansek PTA Medan) dan perwakilan Timnas SIADPA/SIADPTA Plus.

Adapun nara sumber yang mengisi acara tersebut adalah  Hakim Agung Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum yang menyampaikan materii tentang Panduan Monitoring Administrasi Pengadilan Agama sedangkan  Dirjend Badilag  Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., memaparkan materi seputar kebijakan Direktorat Jenderal Badilag Administrasi Peradilan Agama.

Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, SH, MH menegaskan kegiatan ini diharapkan  menghasilkan pedoman monitoring yang bisa dijadikan pegangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

“Kadang dijumpai instruksi yang berbeda di daerah saat dilakukan monitoring dan pengawasan baik itu dilakukan oleh hakim tinggi, Ditjen Badilag ataupun Bawas. Kondisi ini bisa membingungkan buat satker yang di daerah. Pedoman monitoring yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pedoman, bukan saja hanya bagi Badilag, tapi juga bagi hakim tinggi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan,” tegas Dirjen Badilag.

Sungguhpun demikian,  Prof. Abdul Manan, SH, SIP, MH  menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan pedoman pengawasan dan monitoring, khususnya mengenai pengunaan maupun penambahan kolom dan aplikasi pada pola bindalmin dan SIADPA Plus, hal itu penting dilakukan agar tidak menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya dalam menyusun kesepakatan dan kebijakan agar senantiasa merujuk dan berpedoman pada buku II, hukum acara dan tutorial aplikasi SIADPA Plus

BPK akui keberadaan Buku II

Saat memberikan pengarahan kepada Peserta Konsultasi Monitoring Dirjen Badilag sempat menggarisbawahi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan kepaniteraan di lingkungan peradilan agama. Fokus pemeriksaan BPK meliputi penerimaan dan penyelesaian perkara serta pengembalian sisa panjar.

Ada tiga pertanyaan utama yang diajukan BPK. Pertama, apakah peradilan agama sudah mempunyai standar dalam penerimaan dan penyelesaian perkara? Kedua, apakah standar tersebut telah dipergunakan/diterapkan sebagaimana mestinya? Ketiga, apakah standar itu telah dievaluasi?

Dirjen Badilag menjelaskan bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan BPK, standar yang dimaksud dalam pertanyaan pertama di lingkungan peradilan agama adalah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

“BPK telah mengakui keberadaan Buku II sebagai standar atau pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama,” pungkas Puwosusilo.

[ahsan]

 

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 Maret 2014 07:02 )

 

<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 1 dari 46

TRANSLATE
Kalender Hijriyah
Polling
Apa yang menarik dari web kami
 
Pengunjung Online
Kami memiliki 9 Tamu online
Pengunjung Kami
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini350
mod_vvisit_counterKemarin438
mod_vvisit_counterMinggu Ini1175
mod_vvisit_counterBulan Ini5910
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung211725
Chat with Us
aris
h. khairil
erni

Zulfan
Intranet



Aplikasi POSBAKUM